Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran yang ditandatangani pada 13 November 2024 oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Surat ini meminta seluruh pemerintah daerah, mulai dari tingkat kota, kabupaten, hingga provinsi, untuk menunda sementara penyaluran bansos hingga Pilkada usai.

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang, sorotan publik semakin tertuju pada hasil-hasil survei terkait elektabilitas calon-calon kepala daerah. Di berbagai media sosial, hasil survei elektabilitas ini telah banyak beredar dan menjadi salah satu topik utama dalam perbincangan politik.

Politik bebas aktif tidak hanya berfungsi sebagai landasan hubungan luar negeri Indonesia, tetapi juga menjadi pilar dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Pendekatan ini memberi Indonesia ruang untuk bermanuver di tengah persaingan internasional tanpa mengorbankan kemerdekaan politik maupun kepentingan nasional.

Akan ada sedikit rasa sakit sebelum rasa sakit itu menggerakkan benua untuk bersatu lebih jauh di Eropa. Itu tidak akan menjadi peringatan instan.