Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran yang ditandatangani pada 13 November 2024 oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Surat ini meminta seluruh pemerintah daerah, mulai dari tingkat kota, kabupaten, hingga provinsi, untuk menunda sementara penyaluran bansos hingga Pilkada usai.

Swasembada susu terhenti ketika krisis moneter menghajar Indonesia. Kala itu rekomendasi IMF pada tahun 1998 mendorong perubahan kebijakan pemerintah. IMF meminta Orde Baru mencabut regulasi yang mewajibkan penyerapan susu lokal oleh industri pengolahan.

Contohnya anggaran stunting dipakai untuk renovasi pagar puskesmas. Ini tidak efisien dan tidak tepat sasaran.

Gibran Rakabuming Raka langsung blusukan usai dilantik sebagai Wakil Presiden. Kegiatan blusukan ini dilakukan sehari setelah pelantikannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Minggu, 20 Oktober 2024.