Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia diminta ditinjau ulang. Selain berbiaya mahal dan berisiko besar pada lingkungan, energi nuklir dinilai akan semakin membebani biaya subsidi listrik di masa mendatang.

Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Agus Herta Sumarto, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini. Dia menekankan kenaikan tarif pajak yang tidak bijak dapat menggerus daya beli masyarakat, terutama di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah mulai memetakan lahan-lahan milik BUMN yang dapat mendukung pembangunan tiga juta rumah per tahun.

Dengan menaikkan tarif menjadi 12%, Indonesia mendekati rata-rata tarif PPN global yang berkisar 15%.