Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia diminta ditinjau ulang. Selain berbiaya mahal dan berisiko besar pada lingkungan, energi nuklir dinilai akan semakin membebani biaya subsidi listrik di masa mendatang.

Presiden Prabowo Subianto ternyata sudah membentuk tim yang khusus membahas perubahan skema subsidi BBM dan listrik menjadi lebih tepat sasaran.

Jumlah ini terdiri atas realisasi subsidi energi Rp139,6 triliun dan subsidi non energi Rp72,3 triliun serta kompensasi diangka Rp115,1 triliun.

Defisit ini masih lebih kecil dari yang ditetapkan bersama DPR pada UU APBN, yakni sebesar 2,29 persen.