Guna melindungi dan mengakui hak-hak masyarakat adat di Indonesia, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menyediakan prosedur registrasi wilayah adat yang terstruktur. Proses ini memungkinkan komunitas adat untuk mendapatkan pengakuan resmi atas wilayah adat mereka.

Izin-izin yang terbit sebelum moratorium masih memungkinkan untuk dilaksanakannya aktivitas deforestasi, yang pada gilirannya berdampak negatif pada ekosistem hutan dan keberlanjutan lingkungan.

Masyarakat adat Suku Awyu sangat terganggu dengan kehilangan hutan adat mereka yang tidak hanya menjadi sumber kehidupan tetapi juga bagian penting dari identitas budaya mereka.

Perusahaan kini tidak boleh melakukan deforestasi dalam area tersebut dan hanya boleh menjalankan bisnis dalam 8.828 ha lahan hutan milik masyarakat adat.