Hal yang tidak banyak diketahui masyarakat luas adalah, dengan ditandatanganinya UU BUMN itu telah terjadi peralihan atas aset sah milik rakyat ke tangan Presiden yang dapat menjual atas saham BUMN seluruhnya (divestasi), dijual sebagian saham (dilusi), dialihkan (imbreng), ataupun dibubarkan (likuidasi).

Peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di pelosok desa mulai Juli 2025 menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sejumlah pihak menilai eksistensi BUMDes bisa terancam dengan kehadiran Kopdes yang menjangkau hingga 75 ribu desa di Indonesia.

Pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di penjuru Nusantara diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp375 triliun. Dana tersebut rencananya diambil dari skema pinjaman bank-bank BUMN. Nantinya, koperasi diharapkan mencicil pinjaman tersebut dari dana desa setiap tahun.

Presiden bakal membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70 ribu hingga 80 ribu desa Indonesia. Program ambisius itu diharapkan mampu mendongkrak ekonomi kerakyatan secara riil. Tak tanggung-tanggung, pemerintah bakal mendorong penggunaan dana desa serta pendanaan Hmpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyuntik finansial Kopdes.