Dalam kasus tersebut, Bambang Hero memperkirakan kerugian negara akibat penambangan ilegal mencapai Rp271 triliun berdasarkan analisis kerusakan lingkungan. Perhitungan ini kemudian dilengkapi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menetapkan total kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Data tersebut menjadi dasar tuntutan Kejaksaan Agung terhadap para terdakwa.

Penerapan Business Judgement Rules (BJR) di Indonesia dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik hukum, khususnya di perusahaan BUMN.

My Lan mengambil pinjaman dan uang tunai dari bank yang dia kelola melalui jaringan perusahaan cangkang. Jumlah totalnya mencapai US$44 miliar atau sekitar Rp700 triliun.

Selain kental dengan dugaan rekayasa, Rocky menambahkan, kasus yang dialami Alex Denni juga mengandung aspek pelanggaran HAM yang tinggi.