Bansos

Sejumlah gagasan diapungkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan. Terkini, pemerintah mewacanakan pemberian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat kelas menengah dan rentan miskin.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran yang ditandatangani pada 13 November 2024 oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Surat ini meminta seluruh pemerintah daerah, mulai dari tingkat kota, kabupaten, hingga provinsi, untuk menunda sementara penyaluran bansos hingga Pilkada usai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp93,4 triliun atau 0,41% dari produk domestik bruto (PDB) hingga Juli 2024.