Haji

Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI berhasil merumuskan beberapa poin rekomendasi terkait penyelenggaraan ibadah Haji. Pansus Angket Haji dibentuk karena adanya dugaan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait pendistribusian kuota haji.

Wisnu menyebut manipulasi tersebut berpotensi mengakibatkan beberapa jamaah berangkat lebih awal atau mengalami penundaan, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi.

Ketertutupan Kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antri berpuluh tahun.