Investree
Fintech peer-to-peer (P2P) lending telah menjadi salah satu solusi pembiayaan alternatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, sepanjang tahun 2024, empat perusahaan fintech P2P lending di Indonesia menghadapi pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ilustrasi Fintech Peer to Peer (P2P) Lending alias kredit online atau pinjaman online (pinjol) yang resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan ilegal. Ilustrator: Deva Satria/TrenAsia
Ditetapkan jadi DPO, Adrian Gunadi Diburu OJK dan Penegak Hukum
Agusman menyampaikan bahwa proses hukum atas kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan Adrian Gunadi terus berlanjut.
Walau Bubar, Utang Borrower di Investree akan Tetap Ditagih
Adrian Gunadi, yang sebelumnya menjabat sebagai CEO Investree Indonesia, hampir tidak terdengar kabarnya setelah para pemegang saham Investree Indonesia menyetujui keputusan untuk memberhentikannya secara resmi pada 31 Januari 2024.
OJK Beberkan Kewajiban-kewajiban yang Harus Dipenuhi Investree setelah Dicabut Usahanya
Jumlah pengaduan Investree kepada OJK mencapai sekitar 3% dari total pengaduan terkait fintech secara keseluruhan.