Kemendagri
Pemisahan Polri dan TNI dinilai merupakan simbol penguatan demokrasi dan supremasi sipil yang tidak boleh diganggu gugat. Rifqi mengingatkan pentingnya menjaga independensi Polri sebagai lembaga penegak hukum yang tidak terikat dengan kekuatan militer.
Kepolisian membuat barikade untuk mengantisipasi mahasiswa merangsek ke Pendhapi Gedhe Balai Kota Solo, Kamis, 22 Agustus 2024. (Chrisna Chanis Cara/TrenAsia)
Jaga Netralitas Pilkada, Kemendagri Larang Penyaluran Bansos
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran yang ditandatangani pada 13 November 2024 oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Surat ini meminta seluruh pemerintah daerah, mulai dari tingkat kota, kabupaten, hingga provinsi, untuk menunda sementara penyaluran bansos hingga Pilkada usai.
Tito Minta Pemda Terus Pantau Inflasi yang Capai 3 Persen
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk terus memantau perkembangan inflasi di wilayah mereka masing-masing. Ini dikarenakan Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini merilis perkembangan inflasi Indonesia pada April 2024 secara year on year (yoy) sebesar 3,00%.
Kementerian Investasi dan Kemendagri Lanjutkan Upaya Mudahkan Akses Perizinan Usaha
Pembaruan kerja sama ini adalah mengefektifkan kembali fungsi dan peran para pihak di antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan juga validasi atas data calon pelaku usaha atau pelaku usaha yang akan menggunakan sistem OSS