Info Sembako hari ini

Kemendagri

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran yang ditandatangani pada 13 November 2024 oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Surat ini meminta seluruh pemerintah daerah, mulai dari tingkat kota, kabupaten, hingga provinsi, untuk menunda sementara penyaluran bansos hingga Pilkada usai.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Senin, 7 Agustus 2023.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Senin, 7 Agustus 2023.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Rabu, 3 Januari 2024.

Tito Minta Pemda Terus Pantau Inflasi yang Capai 3 Persen

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk terus memantau perkembangan inflasi di wilayah mereka masing-masing. Ini dikarenakan Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini merilis perkembangan inflasi Indonesia pada April 2024 secara year on year (yoy) sebesar 3,00%.
Aktifitas pengrajin tas dan kerajinan dari bahan eneng gondok di kawasan Cipondoh Kota Tangerang, Kamis 4 Agustus 2022. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Kementerian Investasi dan Kemendagri Lanjutkan Upaya Mudahkan Akses Perizinan Usaha

Pembaruan kerja sama ini adalah mengefektifkan kembali fungsi dan peran para pihak di antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan juga validasi atas data calon pelaku usaha atau pelaku usaha yang akan menggunakan sistem OSS
Pejabat mendistribusikan materi pemilih, termasuk kotak suara dan bilik suara yang belum dirakit, di pusat distribusi tingkat kabupaten di Jakarta (AFP/BAY ISMOYO)

Singapura Larang Penggalangan Dana untuk Pengaruhi Pilpres Indonesia

Mereka menyadari adanya tuduhan baru-baru ini yang beredar secara online bahwa Singapura mungkin akan digunakan sebagai platform untuk pemilihan presiden Indonesia yang akan datang. Ini termasuk klaim bahwa ada dana di Singapura yang dimaksudkan untuk mendukung kandidat tertentu.