Harga Emas Hari Ini

Kemenkes

Posko-posko ini menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan dasar seperti cek tekanan darah dan gula darah, serta penanganan darurat. Fasilitas yang disediakan meliputi tempat tidur pasien, alat kesehatan seperti tensimeter dan stetoskop, obat-obatan, tabung oksigen, hingga ambulans roda empat dan roda dua untuk menjangkau lokasi sulit, terutama saat terjadi kemacetan panjang.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiapkan sebanyak 1.574 posko kesehatan di seluruh Indonesia untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiapkan sebanyak 1.574 posko kesehatan di seluruh Indonesia untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menggelar aksi damai didepan gedung DPR. Seluruh mata rantai dalam ekosistem pertembakauan, termasuk tenaga kerja, mendesak Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghapus pasal tembakau yang dinilai diskriminatif dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU kesehatan), yakni Pasal 154 sampai Pasal 158. Rabu 14 Juni 2023. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

DPR: Kemenkes Harus Tegak Lurus dengan Menteri dalam Penyusunan Rancangan Permenkes

Sebelumnya Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa Rancangan Permenkes ini diputuskan untuk ditunda. Namun, kegaduhan masih terus terjadi, bahkan semakin menjadi polemik.
Ilustrasi rokok kemasan polos.

Praktisi Pemasaran: Kemasan Rokok Tanpa Identitas Merek Berisiko Merugikan Konsumen dan Produsen

Kebijakan ini berisiko mengarahkan konsumen pada kebingungan di pasar. Di mana produk murah dan berisiko tinggi mungkin lebih mudah diterima karena tidak ada pembeda yang jelas,
Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa nasional di depan Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Selasa, 10 Oktober 2024. 

Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Menakar Dampak Regulasi Kemenkes Terhadap Penerimaan Negara IHT

Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar 7% dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai.