Majelis Kehormatan
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan kepolisian telah mengerahkan ribuan personel yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, plus personel dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
![<p>Sejumlah personel TNI mengawal buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten, Rabu, 7 Oktober 2020. Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan buruh atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR yang dianggap merugikan kaum buruh. Foto: Panji Asmoro/TrenAsia</p>](https://ik.trn.asia/uploads/2020/10/Aksi-Buruh-Daan-Mogot-Tangerang-1.jpg?tr=w-500,h-300)
Sejumlah personel TNI mengawal buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten, Rabu, 7 Oktober 2020. Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan buruh atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR yang dianggap merugikan kaum buruh. Foto: Panji Asmoro/TrenAsia
![Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto: setkab.go.id)](https://ik.trn.asia/uploads/2023/07/1689846015914.jpeg?tr=w-200,h-125)
Menakar Peluang Putusan MKMK Batalkan Gibran jadi Cawapres
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sedang melakukan rapat tertutup untuk putusan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan hakim MK dalam memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres, Senin, 6 November 2023.
![Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie](https://ik.trn.asia/uploads/2023/11/1699010416978.jpeg?tr=w-200,h-125)
Jimly Temukan Pelanggaran Etik Anwar Usman
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengonfirmasi bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti bersalah dalam memutuskan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres.
![I Dewa Gede Palguna.](https://ik.trn.asia/uploads/2023/11/1698999662488.jpeg?tr=w-200,h-125)
Gede Palguna Beberkan Pentingnya MKMK Permanen
Mantan Hakim MK itu membeberkan soal pentingnya keberadaan MKMK yang permanen. I Dewa Gede Palguna menyebut fungsi dari dewan etik tidak lagi berfungsi akibat perubahan pada Undang-Undang MK sehingga kemudian dibentuk MKMK ad hoc.