PT Pos Indonesia telah melakukan pembicaraan dengan MCS terkait peluang kerja sama tersebut.

Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengkritik rencana Menteri Agama yang ingin menjadikan pencatatan nikah dari berbagai agama menjadi terpusat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menag menjelaskan fatwa tersebut bukan merupakan suatu paksaan tetapi sebuah rekomendasi dari MUI. Menag menyatakan fatwa yang termaktub dalam surat keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 bisa dilakukan maupun tidak dilakukan.