Menjelang Pilkada Serentak 2024, kritik terhadap Sirekap terus berkembang. Salah satunya datang dari Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), yang mengingatkan pentingnya evaluasi dan perbaikan pada sistem ini.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada sebanyak 128 laporan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Indonesia hingga 2023. Di mana Sumatera Selatan dan Riau menjadi penyumbang terbesar.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran yang ditandatangani pada 13 November 2024 oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Surat ini meminta seluruh pemerintah daerah, mulai dari tingkat kota, kabupaten, hingga provinsi, untuk menunda sementara penyaluran bansos hingga Pilkada usai.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan resmi diterapkan mulai 1 Januari 2025. Langkah ini diambil untuk menjaga kesehatan APBN yang berperan penting untuk menghadapi tantangan global seperti krisis ekonomi dan pandemi COVID-19.