Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran hingga kuartal III 2024 mencapai 7,47 juta orang, meningkat dari 7,20 juta pada Februari 2024. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah, tetapi juga menyebabkan penurunan omzet di sektor ritel.

Dengan beban PPN yang meningkat, rakyat kecil harus mengalokasikan lebih banyak untuk pajak tanpa adanya peningkatan pendapatan yang memadai.

Aturan tersebut berpotensi besar memicu gelombang PHK dan menjadi batu sandungan bagi target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan, masyarakat Indonesia harus menanggung beban lebih berat jika PPN tetap dinaikkan menjadi 12%. Terlebih hal ini berlangsung saat masih banyaknya badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas daya beli yang menurun.