Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian besar permohonan terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. MK juga mengubah sejumlah pasal dalam UU tersebut.

PDI Perjuangan kini memiliki keleluasaan lebih besar untuk mengajukan calon gubernur tanpa harus berkoalisi untuk memenuhi syarat ambang batas yang sebelumnya berlaku. Perubahan ini membuka peluang baru bagi partai tersebut untuk menentukan arah politiknya di Jakarta.

Keputusan MK mengizinkan partai politik tanpa kursi di DPRD untuk mencalonkan pasangan calon. Kini, syarat pencalonan akan ditentukan berdasarkan perolehan suara sah di daerah, yang secara signifikan membuka peluang bagi partai-partai kecil untuk turut serta dalam Pilkada.

Dalam putusan itu, tiga hakim yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, mengeluarkan pendapat berbeda (dissenting opinion).