Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tanggal 4 Maret 2025. Gugatan ini diajukan Stepanus Febyan Babaro, seorang warga asli suku Dayak, yang menilai Pasal 16A ayat (1), (2), dan (3) UU IKN mengancam hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka.

Baru empat bulan berkantor di Senayan, anggota DPR sudah mabuk kekuasaan. Jangkauan Peraturan DPR tentang Tata Tertib pun diperluas hingga bisa memecat pejabat Hakim MK, Ketua MA, Komisioner KPK, Panglima TNI dan Kapolri. Padahal perilaku mereka sendiri tak ada yang bisa dibanggakan. 

Upaya untuk menghapus merupakan presidential threshold perjuangan panjang. Pasal ini bahkan sudah digugat sebanyak 36 kali tetapi selalu ditolak oleh MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus syarat ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold. Artinya, partai politik (parpol) peserta pemilu kini tak harus memenuhi ambang batas 20% kursi DPR atau memiliki 25% suara sah pada pemilu sebelumnya untuk memajukan capres dan cawapres.