Pojk
Sepanjang tahun 2024, OJK mencatat pencabutan izin usaha terhadap 20 BPR dan BPRS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas industri perbankan rakyat. Pencabutan dilakukan setelah pemegang saham dan pengurus bank tidak mampu melaksanakan upaya penyehatan sesuai rencana yang diawasi oleh OJK.
Ilustrasi bank.
POJK Transparansi Suku Bunga: Mitos atau Kenyataan?
Beberapa pengamat menilai bahwa peraturan ini mungkin tidak benar-benar meningkatkan transparansi bank karena suku bunga kredit adalah bagian dari rahasia bisnis.
Perkuat Ketahanan Perbankan dari Makroekonomi, OJK Rilis Regulasi Rencana Aksi Pemulihan
OJK meluncurkan Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 mengenai Status Pengawasan dan Solusi untuk Masalah Bank Umum, atau yang lebih dikenal sebagai POJK 5/2024.
AFPI Harapkan Batas Tertinggi Pendanaan Fintech Lending Bisa Capai Rp10 Miliar
AFPI juga tentunya memberikan bahan-bahan pertimbangan kepada OJK yang melatarbelakangi permintaan asosiasi untuk menaikkan batas atas pendanaan hingga Rp10 miliar.